TEORI
KEBIJAKAN PEMERINTAHAN
7 Poin yang ada dalam
TEORI KEBIJAKAN PEMERINTAHAN
·
Pengertian dan ruang lingkup kebijakan
publik
·
Konsep dan teori-teori kebijakan
pemerintah/publik
·
Berupa pendekatan dalam studi kebijakan
pemerintah/publik
·
Proses/siklus dalam kebijakan
pemerintah/publik
·
Moel dan tahapan kebijakan publik
·
Macam-macam kebijakan publik
·
Tantangan dan masa depan kebijakan
publik
Pengertian
dan ruang kebijakan publik
A.
Pentingnya studi kebijakan publik dalam
ilmu pemerintahan
·
Adanya prubhan dinamika kehidupan
masyarakat,muncunya tuntutan-tuntutan yang harus di akomodir oleh pemerintah.
·
Pengaruh lingkungan global yang
mendekati perubahan-perubahan ditingkat lokal.
·
Timbulnya gap/problem dalam
penyelenggaraan negara yang dianggap tidak sesuai dngan keadaan masa kini.
B.
Pengertian dan ruang lingkup
kebijaksanaan publik dan kebijakan publik
·
Istilah kebijakan publik (policy) lebih
bersifat normatif aturan hukum.
·
Istilah kebijaksanaan lebih bersifat
pada pertimbangan-pertimbangan dalam pelaksanaannya.
Pengertian Publik
Ø Berkonitasi
negara / pemerintahan (state goverment) yaitu kebijakan publik merupakan
kebijaksanaan pemerintah dalam bentuk peraturan pemerintah.
Ø Berkonotasi
masyarakat (society) dalam dimensi masyarakat di kenal kebijakan, pengertian
publik adalah masyarakat yang menjadi sasaran. Ex: kebijakan penentu retribusi
jalan tol, kebijakan pengiriman TKI.
Ø Kebjakan
publik (pemerintah) merupakan suatu ilmu multidisipliner (melibatkan ilmu-ilmu
lainya).
Ø Studi
kebijakan berkembang pada awal tahun 1970-an berwal dari tulisan Harold
D.Laswell.
Konsep
dan teori-teori kebijakan pemerintah/publik
Definisi
kebijakan
(Harold D.Laswell)
Kebijakan suatu program yang di
proyeksikan dengan tujuan-tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik tertentu (a
projected gaats, value, and pratices).
(Geoge C Edward III dan Ira Shark kansky)
Suatu
tindakan pemerintah yang berupa program-program pemerintah untuk mencapai
sasaran dan tujuan.
(Thomas R.Dye)
Segala
sesuatu yang dikerjakan dan tidak dikerjakan oleh pemerintah (what ever
goverment choose to do ar not to do).
Dalam arti luas kebijakan mempunyai
2 aspek pokok (thoha,2002:59)
·
Kebijakan merupakan praktika sosial
bukan even yang tanggal dan terisolir
·
Kebijakan adalah peristiwa yang
ditimbulkan baik untuk menggantikan claim dari pihak-pihak yang berkonflik atau
untuk menciptakan insentif terhadap tindakan bersama bagi pihak-pihak yang ikut
menciptakan tujuan
Pedekatan
dalam studi kebijakan publik
·
Kebijakan publik bersifat
multidisipliner,keberadaan kebijakan publik merupakan conditio sine quanon(syrat mutlak) yang mesti harus ada dalam
penyelenggaraan pemerintahan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar